Gugur, 2 Pilot Pesawat T-50i Tak Gunakan Kursi Lontar, Apa Alasannya?

Dua pilot pesawat tempur T-50i Golden Eagle gugur setelah pesawat yang diterbangkannya terjatuh saat berakrobat di Lapangan Udara Adisudjipto, Yogyakarta. Pertanyaan besar belum terjawab, mengapa keduanya tak menyelamatkan diri menggunakan kursi lontar?

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto mengatakan hal tersebut masih dalam penyelidikan yang dilakukan tim investigasi.

"Ya itu juga yang kami ingin tahu (mengapa tidak pakai kursi lontar). Ini masih diselidiki oleh tim investigasi," ujar Dwi menjawab detikcom di gedung Summa III, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (20/12/2015).

Dia mengatakan memang biasanya setiap pesawat tempur dilengkapi dengan kursi pelontar. Kelengkapan ini untuk antisipasi sewaktu-waktu pesawat bila terjatuh atau kecelakaan.

"Karena biasanya memang pesawat tempur itu pilot dilengkapi oleh kursi pelontar. Makanya Ini yang juga kami ingin tahu. Itu tunggu tim investigasi," sebut jenderal TNI bintang satu itu.

Pesawat tempur T-50i Golden Eagle diterbangkan oleh Letkol Pnb Marda Sarjono dan Kapten Pnb Dwi Cahyadi (radar interceptor officer).

Pihak TNI AU menegaskan kedua perwira itu termasuk pilot terbaik. Keduanya sering terbang dan berpengalaman menerbangkan T-50i Golden Eagle.

"Keduanya itu perwira terbaik kami. Kualitas tak diragukan," kata Dwi. (Detik)

TNI AU akan Ganti Heli Super Puma VVIP Kepresidenan

Helikopter Super Puma untuk VVIP akan diganti dengan jenis dan merk terbaru karena sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan itu sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) ke-II TNI AU tahun 2015-2019.

"Jadi perlu diluruskan. TNI AU bukan akan membeli heli untuk presiden. TNI AU akan membeli heli VVIP untuk mengganti Super Puma yang usianya sudah tua," ungkap Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi detikcom, Senin (23/10/2015).

Dalam renstra, pilihan TNI AU untuk mengganti Super Puma yang diproduksi tahun 1980 itu jatuh pada Agusta Westland AW-101. Heli tersebut tidak spesifik diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo namun juga bagi pejabat VVIP termasuk wakil presiden dan tamu kenegaraan.

"Jadi bukan hanya untuk presiden. Diganti juga karena usia Super Puma sudah 25 tahun. Dan ini sudah masuk dalam resntra sebelumnya," kata Dwi.

Alasan TNI AU memilih Agusta Westland AW-101 adalah karena heli tersebut dinilai yang paling mumpuni untuk menunjang kepentingan VVIP. Heli jenis ini memang memiliki standar pengamanan modern yang mampu mengangkut 13 penumpang.

"Kita sudah lakukan semua kajian dan dipilih Agusta. Ada beberapa kelebihan, dia punya baling-baling 3, nyaman dan aman, punya perahu karet. Intinya dapat memberi keamanan bagi VVIP," jelasnya.

Heli yang akan dibeli TNI AU ini disebut Dwi juga anti peluru. Selain itu heli baru untuk VVIP tersebut juga dilengkapi dengan bantalan udara yang dapat mengembang seperti air kantong udara jika terjadi benturan.

AW-101 dipilih juga karena dapat dipasangi pelampung sehingga heli dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Plat-plat baja tahan peluru pada heli Agusta ini juga bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan.

"Ya heli ini anti peluru, kan untuk VVIP kita cari yang paling aman dan nyaman. Keselamatan harus terjamin," tutur Dwi.

Kadispenau juga memastikan bahwa dalam pembelian heli kepresidanan baru tersebut, dana bukan berasal dari Sekretariat Negara (Setneg). Untuk pengadaan sendiri akan dilakukan secara bertahap.

"Dana tidak menggunakan dari setneg, karena kan TNI AU yang mau beli. Rencana beli beberapa untuk 1 skadron. Tahun 2016 satu dulu, tahun depannya lagi 2 unit, dan berikutnya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah," terang Dwi.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Marsdya Hadi Tjahjanto. Ia memastikan dana untuk memberi heli baru bukan berasal dari Setneg.

"Bisa dilihat dalam renstra (TNI AU)," jawab Hadi ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (23/11).

Mengenai pengadaan helikopter baru bagi VVIP ini juga sudah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bulan Oktober lalu. Dalam rapat itu Gatot menyebut presiden dan wapres memerlukan helikopter baru dalam rangka penunjangan keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan informasi, helikopter AW-101 rencananya akan ditempatkan di Skuadron 45 yang mengoperasikan 5 helikopter Super Puma dengan homebase di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Meski nantinya pesawat Agusta sudah dibeli, Super Puma masih akan tetap dioperasikan.

Peremajaan helikopter ini sendiri sejalan dengan pengadaan alutsista baru dari 2 matra lainnya. Yakni seperti heli serbu AH-64 Apache untuk TNI AD dan helikopter anti kapal selam untuk TNI AL.  (Detik)

Pengadaan Helikopter Kepresidenan PT. DI Siap Bersaing

PT Dirgantara Indonesia (DI) memproduksi helikopter teknologi tinggi EC-725 atau Super Cougar. Pesawat ini bisa dipakai untuk pesawat kepresidenan pengganti Super Puma dan siap bersaing dengan pesawat sejenis seperti helikopter AW-101 buatan Italia.

"Pesawat ini cocok untuk VVIP kepresidenan," ujar Direktur Produksi Arie Wibowo kepada wartawan usai menemani rombongan calon dubes untuk berbagai negara di PT DI, Jalan Padjadjaran, Bandung, Rabu (25/11/2015).

Meski lisensinya AeroCopter, namun sebagian besar produksi pesawat ini seperti badan pesawat dan ekor dilakukan di PT DI. "Lokal kontennya sekitar 20-30 persen," kata Arie.

Menurutnya dari sisi teknologi dan kelengkapan pengamanan pesawat, heli EC-725 bisa bersaing dengan pesawat AW-101. "EC-725 secara garis besar teknologinya sama dengan AW-101. Engine EC-725 sudah standar untuk kepresindenan. Fitur-fiturnya juga bagus VVIP," bebernya.

Arie menjelaskan EC 725 merupakan kerjasama PT DI dengan Airbus Helicopters selama 10 tahun, sejak 2013. PT DI memproduksi bagian badan pesawat atau fuselage dan tail boom (ekor). "Setiap tahun kita kirim ke airbus 10 fuselage dan 15 tail boom," jelasnya. Sementara untuk lisensinya dari UeroCopter, sama dengan Super Puma.

Seperti diketahui, tahun depan TNI AU akan menganggarkan pembelian helikopter VVIP kepresidenan. Dikabarkan TNI AU akan membeli helikopter buatan Italia AW101 untuk menggantikan Super Puma yang selama ini dipakai. "Soal ini kita tidak tahu sebenarnya, belum ada informasi soal lelang pengadaan pesawat jenis ini," kata Arie.

Namun, kata Arie, PT DI pada prinsipnya siap apabila pemerintah dalam hal ini TNI AU memutuskan untuk membeli EC-725. "Memang sebaiknya helikopter kepresidenan dibuat di dalam negeri untuk menjaga kerahasiaan," tandas Arie.

Hal itu diamini Direktur Teknologi dan Pengembangan Andi Alisjahbana. Menurutnya promosi produk dalam negeri yang terbaik adalah menggunakan produk sendiri.

Ditambahkan Direktur Komersial dan Restrukturisasi Budiman Saleh, dari segi harga pun jauh lebih murah. Untuk heli EC-725 combat SAR dijual sekitar 25-26 juta euro. Sementara untuk pesawat VVIP kepresidenan, harganya ditambah 10 juta euro. "Jadi ya sekitar 35 juta euro," katanya. Sementara AW-101 sekitar 50 juta euro.  (Detik)

Antisipasi Aksi Teror, TNI AU Jaga Ketat Bandara Solo

Dirjen Perhubungan telah menginstruksikan perubahan status keamanan seluruh bandara di tanah air dari hijau menjadi kuning. Pengelola Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo telah berkoordinasi dengan TNI AU untuk melakukan pengamanan ketat non-stop 24 jam.

Manajer Teknis dan Operasi Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo, Yaka Sulistya, mengatakan peningkatan status tersebut telah diberlakukan di seluruh bandara di tanah air, termasuk di Solo.

Meskipun sejauh ini kondisi Bandara Solo normal dan tidak ada tanda-tanda ke arah yang mengkhawatirkan namun pemberlakukan pengamanan tetap dilakukan dengan ketat sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

"Bandara Adi Soemarmo adalah bandara umum yang berada di kawasan militer. Kami telah berkoordinasi dengan TNI AU untuk pengamanan. Kami bekerjasama dengan Lanud, dari sisi pengawasan maupun patroli keamanan yang dilakukan intensif selama 24 jam. Langkah itu akan dilakukan hingga status bandara kembali diturunkan pada level hijau," ujarnya, Rabu

Status keamanan Seluruh bandara di Indonesia di tingkatkan dari hijau menjadi kuning. Termasuk  Bandara Adi Sumarmo terkait pengamanannya melibatkan TNI AU. Namun sampai saat ini kondisi bandara masih normal.  (Detik)

KASAU : MENHAN SUDAH TEKEN PENGANDAAN SU-35 SUPER FLANKER

 
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menyatakan pemerintah RI telah sepakat memilih Sukhoi Su-35 buatan Rusia sebagai pesawat tempur pengganti skuadron F-5 Tiger yang telah uzur.

“Saya baca dokumen yang dikirim Kementerian Pertahanan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Yang sudah ditandatangani Menhan adalah Sukhoi Su-35,” kata Agus di Jakarta.

Mencari pengganti 16 pesawat F-5 Tiger yang dioperasikan Skuadron Udara 14 yang bermarkas di Pangkalan Udara Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, memang menjadi salah satu target utama TNI AU saat ini.

Agus mengatakan, sebelum Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meneken kesepakatan pengadaan Sukhoi Su-35, TNI AU telah mengirimkan sepsifikasi teknologi pesawat yang mereka nilai pantas menggantikan F-5 Tiger.

TNI AU menyodorkan dua pesawat tempur sebagai pilihan: F-16 Viper buatan Lockheed Martin Amerika Serikat, dan Sukhoi Su-35 buatan Sukhoi Rusia. "Sebagai pengguna, TNI AU hanya mengirimkan tech spec pesawat yang kami inginkan untuk memenuhi tugas kami," ujar Agus.
F-16 Viper dan Sukhoi Su-35 disodorkan TNI AU untuk dipilih karena mereka tak ingin mengubah sistem pemeliharaan secara ekstrem. "Kalau Sukhoi Su-35 kan sama dengan Sukhoi Su-30 yang sudah kami operasikan saat ini," kata Agus.

Dari dua pilihan tersebut, TNI AU akhirnya memilih Su-35 yang dikenal dengan sebutan jet tempur siluman karena kecanggihan teknologinya yang tepat berada di bawah pesawat siluman generasi kelima. Su-35 dapat menghilang dari radar, dilengkapi peralatan jamming untuk menurunkan kemampuan radar musuh, dan memiliki kecepatan supersonik sekitar 1,5 mach atau dua kali kecepatan suara.

Meski demikian, Agus memperkirakan instansinya tak dapat membeli Su-35 sebanyak 16 unit seperti jumlah F-5 Tiger sebelumnya, karena menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk TNI AU. “Dengan menghitung anggaran yang ada, mungkin beli 12 pesawat Su-35 saja.
Tapi saya minta isinya sudah lengkap,” kata Agus. Saat ini TNI AU mendapat alokasi anggaran US$3,1 miliar atau sekitar Rp41 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjatanya. Anggaran itu akan digunakan selama periode 2015-2019.
CNN Indonesia.

TAHUN DEPAN TNI-AU DATANGKAN HELI BARU AGUSTA WESTLAND (AW -101)

Jakarta - TNI Angkatan Udara akan membeli helikopter baru, Agusta Westland (AW-101), untuk menggantikan Super Puma. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma Dwi Badarmanto mengatakan satu unit helikopter yang didatangkan ke Indonesia tahun depan itu digunakan khusus untuk tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara.

"Jadi pesawat ini sudah masuk renstra TNI AU tahun 2014-2019. Jadi dibeli bukan khusus untuk Presiden, tapi memang digunakan untuk tamu VVIP, termasuk Presiden, Wapres, dan tamu negara," kata Dwi kepada Tempo, Senin, 23 November 2015.

Dwi mengatakan TNI AU membeli helikopter AgustaWestland (AW-101) karena usia helikopter Super Puma yang selama ini digunakan sudah sangat tua. "Super Puma usianya sudah 25 tahun, jadi kita ganti dengan AW-101 yang lebih baru," katanya. Pada 2017, dua unit AW-101 kembali akan didatangkan ke Indonesia.

Helikopter kepresidenan AW-101, kata Dwi, akan menunjang mobilitas Presiden yang biasanya menggunakan Super Puma. Menurut dia, AW-101 memiliki tiga baling-baling atau tiga mesin sehingga lebih cepat.

Dibandingkan Super Puma, kata Dwi, AW-101 secara spesifikasi tentu lebih cepat. Selain itu, AW-101 memiliki kapasitas yang lebih banyak. Dwi mengatakan AW-101 berkapasitas 13 orang. "Super Puma hanya memiliki kapasitas tujuh orang. Jadi lebih nyaman juga," ujarnya.
Heli AW-101 memiliki panjang 19,53 meter dan diameter rotor 18,59 meter. Tinggi helikopter ini mencapai 6,62 meter dengan berat kosong 10.500 kilogram. Mesin yang digunakan 3 x Rolls Royce Turbomeca RTM322-01 turboshaft, 1.566 kW (2.100 shp).
Pihak Istana sendiri hingga saat ini masih enggan menanggap
i pembelian helikopter yang ditujukan untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Tempo.

Posisi Resmi Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan

Pemerintah Indonesia menegaskan posisi resminya dalam menyikapi konflik Laut China Selatan. Indonesia akan tetap pada posisi sebagai penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa atas kawasan kaya energi itu.

Indonesia akan mendorong tercapainya Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan China soal wilayah tersebut. Menurut Direktur Mitra Wicara dan Antar-Kawasan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Derry Aman, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membahas CoC.

"Posisi indonesia tetapa berada dalam bagaimana menjaga kestabilan dan perdamaian di wilayah tersebut. Implementasikan penuh CoC. Pencapaian COC saat ini sudah masuk tahap negosiasi. Indonesia menyampaikan tegas, ini saatnya dibahas soal elemen yang ada dalam CoC," ucap Derry.

"Indonesia mendorong negara-negara yang terkait konflik menyelesaikannya secara damai. CoC ada dalam rangka menjaga wilayah itu tetap stabil, aman, damai, dan terjamin arus perdagangan di sana. Penyelesaian sengketa tetap di tangan negara-negara yang bersangkutan," sambung dia pada Kamis (12/11/2015).

Menurutnya, masalah Laut China Selatan akan turut dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digerlar di Malaysia pada pekan depan, meski sebenarnya hal itu tidak ada dalam agenda inti ASEAN. Masalah itu kemungkinan juga akan diangkat dalam pertemuan KTT Asia Timur- ASEAN. (SindoNews)

Mengenal Firman, Anak Suku Rimba Jambi Pertama di yang Masuk TNI

Tidak ada yang menyangka jika remaja berperawakan tegap dan rambut cepak itu merupakan calon prajurit TNI Angkatan Darat yang berasal dari Suku Rimba atau Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Remaja berusia 18 tahun dengan tinggi badan 171 sentimeter itu bernama M Firman Haryanto, anak dari Temenggung Depati Jaring, yang merupakan salah seorang pemimpin kelompok Suku Anak Dalam di Kabupaten Muarojambi.

Pada peringatan HUT ke-59 Korem 042/Garuda Putih di Jambi, seperti dikutip Antara, Firman menjadi salah satu tamu kehormatan. Pasalnya, ia merupakan remaja pertama Suku Anak Dalam yang dinyatakan lulus sebagai calon tamtama TNI AD.

Mengenakan baju kemeja putih dengan celana hitam dan tas ransel, Firman duduk semeja bersama sejumlah perwira tinggi jajaran Korem 042 Garuda Putih sembari mendengarkan lantunan musik perayaan HUT Korem tersebut di balai prajurit.

Saat itu, Firman seperti selebriti karena sejumlah perwira dan bintara TNI ingin berfoto bersamanya.

Bahkan, Firman juga menerima kue perayaan HUT Korem langsung dari Danrem 042/Garuda Putih Kol Inf Makmur.

Tamatan SMP

Firman tercatat menjadi salah satu dari 300 pemuda se-Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) yang dinyatakan lulus tes masuk tamtama TNI AD. Mereka akan mengikuti pendidikan kemiliteran yang diselenggarakan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Remaja berkulit sawo matang itu lahir di hutan pedalaman Jambi pada 25 April 1997. Ia hanya mampu menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 36 Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.

Firman menjelaskan, ia bersama dengan orangtua dan sanak keluarganya telah beberapa tahun lalu meninggalkan hutan. Mereka kemudian pindah ke permukiman transmigrasi di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar.

Meski hanya tamatan SMP, tetapi Firman memiliki cita-cita ingin menjadi prajurit elite TNI AD, yakni Kopassus.

"Saya akan terus belajar karena menjadi prajurit TNI memang menjadi cita-cita saya ketika keluar dari hutan," kata dia.

Enam tahap seleksi harus diikutinya mulai dari tes administrasi hingga tes kesehatan.

Akhirnya, Minggu (8/11/2015), dia dinyatakan lulus tes dan menjadi anak Suku Rimba pertama di Jambi yang masuk TNI.

Anak sulung dari tiga bersaudara ini mengatakan, pada saat tes ada empat orang Suku Rimba yang ikut mendaftar. Namun, hanya dirinya yang lulus.

"Rencananya, tanggal 13 November besok ini langsung berangkat pendidikan," kata Firman.

Disinggung soal tes yang telah dijalani, Firman mengaku, rangkaian tes sangat berat. Namun, dia maklum dengan tes tersebut karena merupakan syarat utama masuk TNI.

Firman menambahkan, selama tes, dirinya diperlakukan sama oleh pihak panitia. Begitu pun teman-teman seperjuangannya.

Saat tes, dia tak mengalami kesulitan yang berarti. Hanya saja, pada saat tes psikologi, dirinya mengaku agak kewalahan.

Firman juga menyebut tidak mengeluarkan biaya untuk menjalani serangkaian tes masuk TNI tersebut.

"Biaya paling untuk makan. Kalau biaya tes dan formulir tidak ada," ujarnya.

Dia juga mempersiapkan diri secara matang ketika akan ikut seleksi. Yang paling utama disiapkannya adalah fisik. Ia terus berolahraga, seperti lari, push up, dan renang.

Ketika disinggung mengenai risiko menjadi seorang prajurit pembela negara, Firman mengaku tak takut mati. Bahkan, dia mengatakan, semua orang pasti akan mati, bagaimanapun caranya.

Orangtuanya yang bertani sawit dan keluarga lainnya, kata Firman, mengadakan syukuran atas kelulusannya menjadi calon anggota TNI.

Diprioritaskan

Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Inf Makmur mengatakan, Suku Anak Dalam selama ini hanya dieksploitasi tanpa upaya pemberdayaan. Karena itu, Suku Anak Dalam yang ingin menjadi TNI akan diprioritaskan.

"Untuk masuk TNI memang ada kriterianya, seperti tes kesehatan. Tapi, dalam hal ini kita sendiri mengingat bahwa Suku Anak Dalam selama ini dieksploitasi saja dan dan sekarang kita ingin membangun mereka melalui rekrutmen TNI, ternyata mereka lebih mampu," kata Makmur.

Makmur mengatakan, merekrut Suku Anak Dalam memang diprioritaskan. Namun, setelah mengikuti rangkaian tes, ternyata Firman memenuhi syarat dan hasil tesnya pun bagus.

"Dalam tes tidak ada perlakuan istimewa, tapi memang ada prioritas. Artinya, kurang sedikit kita angkat, tetapi ini betul-betul sesuai dengan standar," katanya.

Danrem mengungkapkan, selama ini baru satu Suku Anak Dalam di Jambi yang lulus tes TNI dan akan mengikuti pelatihan di Kabupaten Lahat.

"Baru satu orang anak SAD yang lulus, tapi ada lima orang lagi yang kita persiapkan untuk mengikuti tes ke depan. Jadi, sebelum tes, kita persiapkan dulu mereka, terutama kesehatan mereka," kata Makmur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Presiden saat itu berjanji akan memberikan perhatian serius terhadap Suku Anak Dalam karena mereka merupakan bagian dari rakyat Indonesia.

"Semuanya itu rakyat kita. Semuanya sama, tidak hanya kamu yang di Jakarta," kata Presiden kepada wartawan saat itu.

Suku Anak Dalam tinggal berpindah-pindah sehingga Presiden manawarkan mereka untuk tinggal menetap.

Mereka, kata Presiden, mau menetap dengan syarat rumahnya memiliki jarak yang agak jauh dan memiliki lahan.

"Ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai rumah tetap, tidak nomaden. Sumber pendapatan mereka harus dipikirkan, pendidikan juga, harus ada yang mengajar anak-anak Suku Anak Dalam," kata Presiden. (Kompas)

TNI AL Tangkap Kapal Asing Pencuri Ikan di Samudera Pasifik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menangkap tiga kapal pencuri ikan asal Filipina di Samudera Pasifik, Minggu (8/11/2015). Ketiga kapal ini ditangkap oleh Kapal KRI Hiu/BKO GKTI.

"Kri Hiu/BKO GKTI telah berhasil menangkap 3 kapal ikan asing Filipina (1 kapal pengangkut dan 2 kapal penangkap) di Samudera Pasifik 05 55 65 U - 127 09 00 T," kata Kadispenal Laksamana Pertama M Zainuddin, Rabu (11/11/2015) pagi.

Zainuddin mengatakan, tiga kapal yang ditangkap tersebut masing-masing Kapal Trinity S-850 yang berisi enam anak buah kapal (ABK) asal Filipina, F/B LBS 40 yang berisi tiga ABK asal Filipina, dan F/B CA Jhuan Jhuan berisi 23 ABK dengan kemampuan angkut 30 GT.

"Khusus Jhun-Jhun, adalah jenis kapal induk pumpboat mengangkut 18 Fighter (18 Ketinting) muatan nihil, 30 GT, ABK 23 orang Filipina," kata dia.

Alumni AAL tahun 1987 ini menuturkan, ketiga kapal tersebut milik Trinity Home Industry Davao Philipina dengan atas nama pemilik Alexis Lumbatan.

Para awak kapal diduga menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin pemerintah RI.

"Ketiga KIA tersebut di kawal ke Lanal Tahuna untuk proses lanjut penyelidikan," tandasnya.  (Kompas)

Pasukan reaksi cepat Komando Armabar Lumpuhkan Perompak Selat Malaka

Pasukan reaksi cepat Komando Armabar TNI AL atau WQFR menangkap lima anggota kawanan Waskim, sindikat besar perompak yang biasa beraksi di Selat Malaka.

Kelima tersangka ini ditangkap di kaki Gunung Salak, Jawa Barat, Rabu (11/11/2015) sekitar pukul 09.15 WIB. “Satu dari lima pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas,” kata Kadispenal Laksma M Zainudin kepada Tribunnews, beberapa saat lalu.

Salah satu anggota perompak yang berhasil ditangkap unit khusus TNI AL. Foto: Dispenal.

Zainudin menambahkan, dalam operasi ini ada satu orang yang berhasil meloloskan diri masuk ke hutan Gunung Salak. “Kini dalam pengejaran petugas,” tambahnya. Sebelumnya, TNI AL juga sudah menangkap Gayor, anggota kelompok Waskim lainnya di Batam.

Kelompok Waskim adalah sindikat spesialis kejahatan pengambilan sparepart di atas kapal dengan menggunakan kekerasan. Lokasi operasi mereka berpindah-pindah, tergantung situasi rapat tidaknya keamanan. “Lokasi operasi di perairan Selat Malaka, Perairan Dumai dan Perairan Teluk Jakarta,” ujar Laksma TNI Zainudin.

Selama ini, lanjut Kadispenal, ada dua sindikat besar yang beraksi di Selat Malaka, yaitu Sindikat M. Zakir dan Sindikat Waskim. “Jaringan Waskim sudah berhasil dibongkar oleh Tim WFQR, mulai dari pelaku-pelaku yang selalu beraksi di kapal, gudang tempat penyimpanan barang hasil kejahatan, serta penadah barang yang berada di wilayah Jakarta,” ujar perwira bintang satu ini. (JKGR)

TNI AD dipersiapkan Untuk Antisipasi Konflik Laut China Selatan

Komando Resor Militer (Korem) 031 Wirabima Riau bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk konflik Laut China Selatan. Ribuan pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) sudah disiapkan dan dilatih kemampuan tempurnya.

"Sudah ada dibentuk PPRC. Pasukan ini masih berlatih hingga sekarang, semuanya siap untuk diterjunkan untuk menghadapi segala kemungkinan buruk," kata Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Selasa (10/11/2015).

Menurut Nurendi, TNI di Riau siap ambil bagian jika sewaktu-waktu konflik Laut China Selatan yang tengah memanas berujung pada kontak fisik atau perang antarnegara di wilayah tersebut.

Ambil bagian di sini, tegas Nurendi, bukan berarti Indonesia terlibat atau memihak salah satu blok antara Amerika Serikat ataupun China.

"Kita ambil ambil bagian dalam artian siap mempertahan NKRI. Ada matra pasukan yang siap terjun dari Riau jika sewaktu-waktu terjadi perang," kata dia.

Sebelumnya, Komandan Lapangan Udara Roesmin Nurjadin Marsma Henri Alfiandi juga sudah menyiagakan pesawat tempur di Pekanbaru. Di samping itu, juga dilakukan patroli perbatasan yang diberi nama dengan Baruna Nusantara.

Menurutnya, Indonesia perlu hadir dalam konflik Laut China Selatan dalam artian mempertahankan Kepulauan Natuna yang merupakan pulau terluar Indonesia.

"Hadir di sini dalam rangka mempertahankan NKRI dari segala ancaman teritorial," tukas Henri, Senin 9 November lalu. (Liputan6)

Pesawat perintis N219 made in Bandung siap mengudara

Setelah mati suri selama 20 tahun lama, PT Dirgantara Indonesia (DI) bersama Lapan memperlihatkan kembali pesawat lokal 'made in Bandung' yakni N219. Kali terakhir PT DI membuat pesawat produksi sendiri yakni N250 yang diperkenalkan pada Agustus 1995.

N219 ini diperlihatkan pada publik di Hanggar Pesawat N219 PT DI, Kota Bandung, Kamis (12/11). Acara roll out ini dihadiri langsung Dirut PT DI Budi Santoso beserta jajaran dan anak perusahaan.

Menurut Budi, kegiatan roll out perancangan dan pembangunan struktur pesawat N219 ini menandakan bahwa pesawat angkut ringan ini selesai dirancang dan akan diresmikan Presiden Jokow Widodo tahun 2016.

"Istilah roll out yang selama ini digunakan untuk menandai keluarnya pesawat dari hanggar dan nantinya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo untuk diperkenalkan pada publik," kata Budi Santoso.

Pesawat N219 ini merupakan pesawat komuter CASR 23 berkapasitas 19 penumpang dengan dua mesin turboprop. Ide dan desain dari pesawat ini dikembangkan PT DI dan Lapan sejak 2013.

"Barulah Mei 2015 kita langsung produksi segala macamnya," terangnya. Sampai pada akhirnya N219 ini rampung dikerjakan pada November 2015. "Ini memang cepat pengerjaannya."

Dia berharap kehadiran pesawat N219 ini mampu membangkitkan kedirgantaraan Tanah Air setelah N250 mampu mendunia. Dia juga berucap pesawat N219 mampu menjawab kebutuhan melayani operasional bandara perintis dan optimis menguasai pasar pesawat terbang di kelasnya.

"Sehingga ke depannya peran serta pemerintah dan pihak terkait dapat membantu pengembangan pesawat N219 hingga siap diterbangkan pertama kali," ucapnya. (Merdeka)

Jet Tempur Sukhoi dari Makassar Paksa Pesawat Dipiloti Tentara Amerika Mendarat

MAKASSAR, Dua pesawat Sukhoi dari Skuadron 11 Pangkalan Angkatan Udara Hasanuddin, Makassar, di Sulawesi Selatan paksa mendarat sebuah pesawat jenis piper SR-70 (pesawat ringan) Cessna di Bandar Udara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11/2015).

Pesawat mesin tunggal dengan nomor lambung N 96706 masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Sang pilot yang seorang perwira menengah yang tengah cuti dari tentara US Navy, James Patrick Murphy, menunjukkan kepatuhan ketika dipaksa mendarat.

"Radar 225 di Tarakan Mabes TNI menangkap sinyal pesawat lewat tanpa identitas (kode), maka dianggap pelanggaran wilayah udara suatu negara. Tak lama, langsung dilakukan pengejaran," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Kolonel Inf Andi Gunawan.

Cessna yang dipiloti Murphy terbang dari Hawai ke Filipina untuk menuju Singapura.

Pesawat itu tertangkap radar Indonesia saat melintas perbatasan Ambalat di Kaltara.

Informasi itu diteruskan ke Kohanudnas dan berlanjut ke TNI AU.

Mereka segera mengerahkan dua Sukhoi dengan senjata lengkap untuk mengejar Cessna.

Dua pilot Sukhoi, Mayor Pnb Anton Palagguna dan Mayor Pnb Baskoro, mengejar Cessna dan memaksa pesawat mendarat di Juwata sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

"Pilot pesawat sipil ini menuruti pilot Sukhoi dan turun di Juwata," katanya.

Sesaat setelah turun dari pesawat, Murphy segera menjalani pemeriksaan TNI AU.

"Kami langsung menahan, menginterogasi, dan investigasi secara tertutup pilot pesawat asing ini," katanya.

Murphy sementara ditahan di Makolanud Tarakan. Sebagaimana aturan main penerbangan, pesawat sipil yang masuk ke wilayah Indonesia mesti memiliki izin flight clearance (FC) dari Mabes TNI AU, flight approv atau MOT dari Kementerian Perhubungan, hingga kunjungan warga asing atau ministry of foreign affairs (MFA) ke luar negeri.

Pemeriksaan seputar izin masih terus berlangsung.
Belum diketahui sebenarnya mengenai tujuan Murphy melintas.

"Tinggal menunggu hasil penyelidikan dari pihak pangkalan TNI AU di Tarakan dan koordinasi tentang keputusan dari Kementerian Luar Negeri RI, apakah izin terbang yang bersangkutan tersebut diubah atau tidak," kata Andi.

INDONESIA TELAH PUTUSKAN PEMBELIAN SU-35 FLANKER BESERTA TOT

Indonesia tertarik tidak hanya membeli Su-35, tetapi juga membangun pusat layanan teknis di wilayahnya dan memperoleh transfer teknologi perakitan pesawat.

"Indonesia telah mengambil keputusan mengenai pembelian pesawat tempur Rusia Su-35, sekarang dibicarakan transfer teknologi perakitan pesawat", ucap kepada agensi berita RIA Novosti Kepala Departemen Kerja Sama Internasional Perusahaan “Rostech” Viktor Kladov di pameran aviasi internasional Dubai Airshow-2015.

"Indonesia telah mengambil keputusan, apa langkah berikutnya? Tunggu saja", kata Kladov, menjawab pertanyaan wartawan mengenai proses negosiasi pemasokan Su-35 ke Indonesia (08/11/2015).

Beliau menambahkan bahwa Indonesia tertarik tidak hanya membeli Su-35, tetapi juga membangun pusat layanan teknis di wilayahnya dan memperoleh transfer teknologi perakitan pesawat.
"Negosiasi menjadi lebih majemuk karena saat ini dibicarakan bukan hanya pemasokan Su-35, tetapi juga transfer teknologi", tutur Kladov.

Pada bulan September Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengumumkan niatnya untuk membeli skuadron pesawat tempur Su-35 untuk menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger II milik Amerika yang usianya sudah mencapai empat dekade.

PT DI MENUJU FINALISASI KONSTRUKSI WORKSHARE IF-X

Airframer Indonesia PT Dirgantara (Persero) masih bekerja menuju finalisasi workshare yang tepat untuk pesawat tempur siluman generasi 4,5 multirole IF-X. Airframer akan bekerja dengan Pertahanan Administrasi Program Akuisisi Korea Selatan (Dapa) untuk memberikan pesawat tempur IF-X bagi Angkatan Udara Indonesia. IF-X adalah nama yang diberikan untuk versi Indonesia dari project KF-X korea, pesawat siluman generasi 4,5 multirole. 

VP Pengembangan Bisnis & Pemasaran Persero PT DI, Ade Yuyu Wahyuana mengatakan kepada Daily News, "Diskusi di Jakarta sebelumnya senantiasa untuk konstruksi dan perjanjian workshare sebesar 30% belum ditandatangani dengan Dapa. " 

"Kami memiliki dua pekerjaan besar, paket pekerjaan rekayasa dan manufaktur penting pesawat untuk KF-X.", Ade mengatakan, "Kami tidak berniat untuk menjadi produsen tempur. tapi kami akan mewujudkan teknologi yang kami peroleh dari program ini untuk program pesawat komersial kami. Prioritas pertama bagi perusahaan adalah untuk melihat bagaimana yang terbaik dapat memenuhi persyaratan operasional Angkatan Udara Indonesia untuk IF-X.

"Akan ada beberapa perbedaan antara KF-X dengan IF-X dan kami mencari cara untuk memenuhi persyaratan ini," kata Ade. Perubahan penting yang direncanakan untuk IF-X dibandingkan dengan KF-X adalah; Drag Chute for Landing, Finalising of Refuelling Probe Configuration (selang dan parasut pesawat ) serta pengangkutan dan penurunan tangki eksternal untuk meningkatkan jangkauan.
KF-X dan IF-X adalah pesawat tempur siluman generasi 4,5 yang menampilkan dua konfigurasi kokpit tunggal dan tandem pada tempat duduk .

 Ini akan menampilkan desain aerodinamis sangat canggih dan memiliki fitur siluman seperti sela terintegrasi pada segi pesawat, asupan insertion path dan sayap Diamond. KF-X dan IF-X akan dilengkapi juga dengan radar AESA dan Avionik.

Pemerintah Indonesia Masih Pikir-pikir Beli 32 Jet Tempur Su-35 Rusia

Pemerintah Indonesia masih pikir-pikir dan belum membuat keputusan akhir soal rencana pembelian 32 pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-35. Indonesia belum terlibat negosiasi dengan Rusia soal rencana pembelian pesawat tempur canggih Kremlin itu.

 
Pada bulan September lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa Indonesia siap memutuskan untuk mengganti pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat (AS), Northrop F-5 Tiger II, dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

Direktur Kerjsama Internasional Kementerian Pertahanan Indoneisa, Jan Pieter Ate, kepada media Rusia, RIA Novosti, pada Senin (2/11/2015) mengatakan bahwa Indonesia memang tertarik untuk membeli 32 pesawat canggih Rusia itu. Hanya saja, keputusan tentang pemasokannya belum dibuat.

Jan Pieter melanjutkan, bahwa menurut hukum Indonesia, kontrak untuk pembelian persenjataan asing harus memerlukan transfer teknologi minimal 35 persen ke Indonesia. Perjanjian soal transfer teknologi itu masih dibahas lagi dengan Rusia.

Bulan lalu, Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunai yang berbasis di Moskow, mengutip sumber-sumber terkait melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat telah mengintensifkan upaya mereka untuk membujuk Indonesia agar membeli pesawat mereka. Hal itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan keputusan akan membeli pesawat jet tempur Rusia, Su-35.

Su-35 merupakan pesawat tempur Rusia yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak asing pada tahun 2013 di Paris Air Show. Pesawa itu merupakan pesawat jet tempur generasi empat yang merupakan upgrade dari pesawat tempur multirole Su-27. (SindoNews)

Perpanjangan Kontrak Freeport Harus Perhatikan Kedaulatan Indonesia

Perpanjangan operasi tambang PT Freeport harus mempertimbangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selama ini, eksistensi Freeport di Indonesia belum memberikan keuntungan maksimal bagi Tanah Air.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi mengatakan perpanjangan kontrak tersebut bukanlah jual beli Tanah Air. Aspek kedaulatan negara yang terdapat pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dipenuhi. "Baik Freeport, Newmont, ataupun perusahaan lainnya harus tunduk pada aturan itu," ujar pengajar di Universitas Tarumanegara ini, Jumat (30/10).

Namun faktanya, hingga kini aspek tersebut tidak dipenuhi. Pemerintah, Redi mengatakan, cenderung lemah dan tidak bisa memaksa. "Ketika mencoba keras sedikit, malah jadi soal. Freeport mengancam tidak akan investasi besar-besaran di Indonesia," ujarnya.

Dalam kontrak karya (KK) sudah jelas bahwa Freeport harus membantu perekonomian Indonesia. Namun hingga kini, ia melihat tidak ada itikad baik dari Freeport. Terbukti, sampai kini perusahaan berbasis di Amerika Serikat tersebut belum membangun smelter di Gresik dan Papua. "Komitmen itikad baik untuk memajukan Indonesia tidak ada, baik dari sisi penerimaan negara maupun tenaga kerja," ujarnya.

Redi mengatakan sejak kegiatan operasional mereka dilaksanakan di Indonesia, negara hanya mendapatkan satu persen royalti. "Jadi dari satu kilogram emas yang mereka ambil, kita cuma kebagian satu gram. Sama artinya dengan mereka dapat Rp 500 jutaan, kita hanya kebagian Rp 500 ribu," jelas Redi.

Freeport nampaknya sulit sekali menaikkan besaran royalti dari satu persen ke 3,75 persen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal sebagai pemilik sumber daya alam, Indonesia seharusnya dapat memperoleh royalti. "Bahkan tidak hanya 3,75 persen tetapi puluhan persen," ujarnya.   (Republika)

Bandara Halim Tetap di Fungsikan Sebagai Bandara Militer

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertana TNI  Dwi Badarmanto mengatakan saat ini TNI menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung terkait masalah pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dengan Lion Group.

"Kami akan mengikuti prosedr hukum dan menunggu putusan MA, setelah itu baru kami akan ajukan kasasi," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (29/10).

Ia menegaskan, tidak benar bila Lion Grup akan menguasai semua penggunaan lahan bandara Halim Perdana Kusuma. Karena, berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) dan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau-Pukadara) bahwa Lion Grup hanya mengelola bandara Halim Perdana Kusuma sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menampung penerbangan komersil.

Dwi melanjutkan, TNI AU juga akan tetap membatasi penerbangan komersil di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan maksimal penerbangan dua kali setiap harinya. Kemudian, TNI AU juga yang memiliki hak penuh untuk membatasi penggunaan lahan dan kebijakan di Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Segala kepentingan militer akan selalu tetap diutamakan," tegasnya.

Ia menjelaskan selama ini, permasalahannya adalah antara Angkasa Pura II dan ATS dalam pemanfaatan lahan seluas 21 hektar di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dimenangkannya pengelolaan oleh Lion Grup menimbulkan masalah karena sudah sejak 1984 Angkasa Pura II juga telah menambah beragam  fasilitas penumpang di bandara tersebut sehingga Angkasa Pura tidak mau langsung memberikan ke Lion Grup sampai dibawanya ke Mahkamah Agung.

"Dalam perjanjian ATS menuntt hak-haknya. Tapi Inkopau tak bisa memberikan karena ada Angkasa Pura," ucapnya. (Repubika.com)

Tiga Jet Tempur F-16 Disiagakan di Perbatasan Papua Nugini

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Manuhua di Biak Kolonel Pnb Gustav Brugman mengungkapkan tiga pesawat tempur F16 TNI AU disiagakan di Biak untuk pengamanan wilayah udara yang perbatasan negara Papua Nugini.

“Tiga pesawat tempur TNI AU berasal dari Skuadron Rusmin Nuryadin Pekan Baru akan melakukan latihan tangkis sergap hingga 15 November 2015,” kata Gustav Brugman didampingi Asisten Operasi Pangkohadudnas IV Kolonel Pnb Jonny Sumaryana di Biak, Kamis (29/10).

Ia mengakui, program rutin latihan personel TNI AU merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara dalam rangka mengoptimalkan kekuatan peralatan militer untuk pengamanan wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selama latihan di Biak, menurut Kolonel Brugman, tiga pesawat tempur F16 akan melakukan patroli pengamanan wilayah udara di Papua dan Papua Barat. Dengan kehadiran tiga pesawat tempur F16 untuk keperluan latihan di Biak sekitarnya, menurut dia, akan menimbulkan suara bising yang dapat menganggu kenyamanan masyarakat.

“Sebagai komandan saya sudah menyurati bupati dan instansi terkait untuk meminta dukungan atas kehadiran pesawat tempur TNI AU yang melakukan latihan untuk meningkatkan performa TNI AU,” ungkap Brugman.

Latihan tangkis sergap tiga pesawat tempur F16 TNI AU di Biak diperkuat sebanyak 62 personel prajurit TNI Skuadron 16 Pekanbaru dan satu pesawat Hercules. (ROL)

Blogger Indonesia Sepakat Perangi Paham Terorisme

Paham radikalisme dan terorisme sudah masuk di dunia maya atau internet. Para blogger dan pegiat media sosial sepakat melawan paham radikalisme dan terorisme. Para blogger juga mengkampanyekan agar konten yang isinya menghasut dan mengundang permusuhan agar dihindari.

"Kami sepakat bersama rekan-rekan sesama blogger agar menyebarluaskan anti terorisme," ungkap Bambang Herlandi, salah satu blogger asal Balikpapan saat mengikuti workshop Program Damai di Dunia Maya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jogja Expo Center (JEC), Kamis, (29/10/2015).

Menurut dia, kelompok teroris saat ini sudah memanfaatkan duna maya dengan menyebarkan ajaran kebencian, mengkafirkan seseorang atau kelompok dan mengajak permusuhan. Dunia maya ini menjadi lahan subur untuk peyebaran paham-paham tersebut karena sangat mudah diakses, baik melalui komputer maupun handphone.

Menurut Bambang, mereka bisa menyebarkan paham melalui Facebook, Twitter, Youtube dan media lainnya. Bahkan jika sudah diblokir pun mereka akan membuat akun baru atau blog baru.

"Tanpa bertemu muka, mereka dengan mudah menyebarkannya. Selain itu, pengguna internet rata-rata adalah anak-anak muda. Anak muda jadi target mereka," katanya.

Sementara itu menurut praktisi media sosial, Nukman Luthfie, media sosial di internet lanjut dia, adalah surga bagi para teroris untuk menyebarkan paham mereka. Baik kelompok teroris maupun yang ikut paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).

"Emosi bisa dibangkitkan melakui video di YouTube, mata melihat dan telinga mendengar," kata Nukman

Ia menyebutkan, lebih dari 60% pengguna internet adalah kaum muda yang masih rentan dipengaruhi oleh paham-paham keliru. Termasuk pula paham yang sangat bertentangan dengan nilai luhur Pancasila bahkan nilai-nilai agama.

Hal senada juga diungkapkan pegiat internet, Onno W. Purbo. Menurutnya para hacker (peretas) diundang untuk ikut memerangi paham radikalisme. Mereka memiliki etika dan mereka tidak melihat penampilan, pangkat, jabatan pada seseorang atau instansi manapun.

"Mereka memiliki kemampuan, ide, dan gagasan dengan pola serangan, pertahanan, dan forensik," pungkas dia. (Detik)

Menanti Prototipe Pesawat N219 Buatan Indonesia di Bulan November 2015

PT Dirgantara Indonesia akhirnya memperlihatkan prototipe pesawat N219 di hanggar line assembly N219 di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Rencananya, prototipe ini akan ditampilkan di hadapan publik pada November 2015.

“Saat ini, sudah 90 persen (pesawat). Kami optimistis November ini sudah selesai sehingga bisa rolled out,” ujar Chief Engineer N219, Palmana Bhanandi, di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Persiapan prototipe pesawat N 219 sudah mencapai 90 persen. Rencananya, prototipe ini akan diperlihatkan ke hadapan publik, November 2015.

Palmana menjelaskan, peluncuran akan dilakukan dalam satu acara untuk memperkenalkan manufaktur pesawat terbang kepada publik sesuai dengan ukuran fisik yang akan dibangun.

Pada saat peluncuran, untuk pertama kalinya pesawat akan dibawa keluar dari hanggar. Setelah itu, rencananya dari bukan Desember 2015 hingga Februari 2016 akan dilakukan pemasangan sistem.

Masih di bulan Februari, lanjutnya, pesawat buatan Bandung ini akan melalui ground test, termasuk proses sertifikasi yang menyatakan bahwa sistem sudah terpasang dan pesawat siap terbang.

“Seusai sertifikasi ini, Kemenhub akan mengeluarkan izin terbang. Dan rencananya, first fligh N219 dilakukan Mei 2016,” imbuhnya.

Palmana mengungkapkan, rencana pembuatan pesawat N219 sudah ada sejak tahun 2005-2006. Di tahun itu, pihaknya melakukan survei ke Papua. Dalam survei, mereka melihat landasan di Papua sangat pendek sekitar 500 meter dan belum beraspal.

Dari sisi penumpang, karakteristik pesawat perintis di Papua cukup unik. Berbeda dengan pesawat komersil pada umumnya, tipe penumpang dibagi tiga, yakni orang, barang, dan ternak.

Dari hasil survei, pihaknya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia timur. Yang dibutuhkan adalah pesawat kecil sehingga dibuatlah desain N219. Namun, pihaknya tidak bisa langsung membuat karena terkendala dana.

“Saat ide ini tercetus, kondisi PT DI sedang tidak bagus akibat dampak krisis 1998. Tapi kami terus melakukan pendekatan hingga akhirnya tahun 2014, pemerintah mendukung dan menyatakan ini program nasional di bawah Lapan dan PT DI,” ungkapnya.

Kini, setelah sembilan tahun penantian, untuk ketiga kalinya PT DI akan melakukan peluncuran pesawat produksinya. Fisik pesawat pun sudah terlihat jelas. Rencananya, badan pesawat berwarna putih.

Pesawat ini diharapkan akan membuat catatan sejarah baru dan mengokohkan industri pesawat di Tanah Air.

Dari pantauan Kompas.com, para engineer PT DI di tengah tumpukan pekerjaan yang menyita waktu, sesekali mereka bersenda gurau dan tersenyum riang ketika melihat kamera.  (Kompas

Mengintip kegiatan peserta Bela Negara di Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI

Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI di Sentul, Jawa Barat, kini tengah diisi banyak masyarakat sipil. Mereka merupakan para peserta Bela Negara, program buatan Kementerian Pertahanan mirip wajib militer.

Gedung tinggi dengan suasana sepi menjadi tempat peserta Bela Negara menerima doktrin tentang cinta tanah air. Ukuran kelas pun cukup luas, ditambah penyejuk ruangan tentu membuat para peserta bakal nyaman.

Ratusan peserta di Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI ini wajib pakai seragam loreng berwarna biru muda, khas Bela Negara. Mereka berasal dari pelbagai kalangan juga profesi. Usia mereka pun berbeda-beda.

Ketika pembekalan materi, mereka fokus mencatat materi dengan satu buku dan pulpen. Suasana diam, hanya suara instruktur terdengar dalam pemberian materi ini.

Kemudian berkeliling area ke belakang, ternyata didapati ruang makan dan tempat istirahat peserta Bela Negara.

Ruang makan berada di lantai satu. Para instruktur ternyata telah menyiapkan piring alumunium, kursi dan meja untuk lima orang saja. Selain itu, teko minum berisikan air putih.

Menu makanan bagi para peserta juga tergolong sehat dan bergizi. Instruktur Bela Negara memberikan mereka nasi, ayam, sayur bayam, tempe dan buah semangka saban harinya.

Naik ke lantai dua, ternyata terdapat barak istirahat peserta. Pasar peserta ternyata tidur di kasur empuk. Selain itu, mereka juga disiapkan lemari ukuran sedang. Tempat pun rapih, luas dan panjang.

Salah satu peserta bela negara, Misyahri mengaku, selama sembilan hari menjalani program para peserta dipaksa hidup disiplin. Setiap menjelang subuh, peserta sudah bangun. Nantinya para instruktur mengajak para peserta berolahraga dan bersih-bersih selama dari pukul 05.00 hingga 06.00.

Warga Cilegon ini mengungkapkan, para peserta juga wajib melaksanakan apel sebelum masuk kelas sekitar jam 07.00 pagi. Selanjutnya, para instruktur memberikan materi hingga pukul 12.00 siang. Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk istirahat dan makan siang hingga pukul 13.00.

"Masuk kelas lagi jam 1 siang sampai jam setengah 3," kata Misyahri saat ditemui merdeka.com di lokasi, Kamis pekan lalu.

Kemudian, lanjut dia, para rekannya di program Bela Negara juga wajib melakukan upacara sebelum jadwal istirahat sore. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan baris berbaris (PBB) hingga hampir tengah malam.

"Malam hari ada pelajaran untuk PBB sampai istirahat jam 10 malam," ujar dia. Kegiatan itu terus berulang selama program ini berlangsung.

Selain itu, dia mengaku selama mengikuti latihan Bela Negara diperbolehkan menggunakan ponsel. Larangan pemakaian itu ketika kelas materi dimulai. Sehingga peserta masih bisa komunikasi dengan sanak saudara dan keluarga.

Sudah lewat sepekan ini, para peserta diberikan materi seputar ketahanan negara, kepemimpinan, pancasila dan lain sebagainya. Pelbagai materi ini bagi Misyahri sangat penting guna memperkuat dirinya mencintai Indonesia.

"Penting kita punya jiwa nasionalisme, karen kita mengaku orang Indonesia jadi harus punya nasionalisme. Karena sekarang punya jiwa nasionalisme dapat pengaruh lain jadi kita berkurang sekali," ungkapnya.

Utusan Setkom Mitra Polri ini mengaku tak masalah selama mengikuti pelatihan bela negara, meski sebulan telah meninggalkan pekerjaannya. "Ini sudah otomatis karena saya sebagai orang Indonesia ada ini bela-belain karena ini sangat penting sekali, diberi kesempatan untuk menyalurkan bela negara," tambahnya.

Seorang PNS berstatus janda ternyata juga ikut program ini. Apa motivasi dirinya ikut program mirip wajib militer ini?

Selain Misyahri, peserta Bela Negara lainnya, Haerofiatun, mengaku ikut program ini sebagai utusan Kesbangpol Kabupaten Serang. Dia terpaksa ikut setelah menerima kiriman fax dari Kemendagri dan Kemenhan.

Keputusan atasannya itu tak bisa ditampiknya perempuan berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini. Alhasil, dirinya mau tak mau terima risiko ikut Bela Negara. Meski merasa terpaksa, namun dirinya mengklaim ingin ikut program ini.

"Kebetulan saya ditunjuk mau engga mau, harus siap. Saya juga cinta tanah air, ingin ikut Bela Negara," ujar Haerofiatun.

Perempuan berjilbab ini mengungkapkan, selama beberapa hari mengikuti latihan Bela Negara tak ada pendidikan ala militer. Namun, pendidikan ini diyakini membuat dirinya semakin kuat.

Meski begitu, dia tak menampi ada rasa sedih meninggalnya buah hatinya. Apalagi dengan menyandang status janda, tentu kekhawatiran terhadap kondisi anaknya terus menyelimuti.

Ikutnya dalam program Bela Negara juga mengajarkan anaknya untuk hidup mandiri. "Anak umur 8 tahun kelas 3, saya titipin keluarga justru anak biar mandiri engga tergantung sama ibunya," terang Haerofiatun.

Kisah Soekarno Marah kepada Protokoler Presiden AS Karena Lama Menunggu

Dulu ada kisah menarik bagaimana Presiden Soekarno marah saat berkunjung ke Amerika Serikat. Soekarno merasa harga dirinya diinjak-injak oleh protokoler Presiden AS. Peristiwa itu terjadi tahun 1950an. Soekarno dijadwalkan menemui Presiden Eisenhower tepat pukul 10.00 pagi.

Cerita itu dituturkan ajudan Soekarno, Bambang Widjanarko dalam buku 'Sewindu Dekat Bung Karno' terbitan Kepustakaan Populer Gramedia.

Pukul 09.58 Soekarno sudah tiba di tempat pertemuan. Pukul 10.00, Soekarno tersenyum lebar menunggu Eisenhower.

Pukul 10.10 Soekarno masih tenang. Pukul 10.25, Eisenhower belum datang, Soekarno mulai tegang dan tak mau bicara. Pukul 10.30 meledaklah amarahnya. Protokoler Presiden AS dimarahi.

"Apa-apaan ini, kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10.00, hingga pukul 10.30 Presiden kalian belum datang juga!"

"Apakah kalian memang bermaksud menghina saya. Sekarang juga saya pergi," ujar Soekarno dengan marah.

Para pejabat AS pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tinggal. Eisenhower pun segera keluar menemui Soekarno.

Pada pertemuan berikutnya, Eisenhower mengubah sikapnya. Dia bahkan menyambut Soekarno begitu keluar dari pintu mobil. Padahal Presiden yang mantan jenderal perang dunia II ini biasanya sangat angkuh jika menemui pemimpin negara dunia ketiga.

Namun tak semua Presiden AS bersikap demikian. John F Kennedy adalah sahabat baik Presiden Soekarno. Dia membuat Soekarno merasa dihargai sebagai seorang sahabat. Berkat John F Kennedy, AS menekan Belanda agar tak meneruskan penjajahan di Irian Barat.

Sayang Kennedy kemudian tewas ditembak. Kembali hubungan Indonesia dan AS menjadi dingin karena pengganti Kennedy pun tak menghargai Bung Karno. (Merdeka)

Presiden Jokowi Kembalikan TNI ke Era Soeharto

Pemerintah tengah menggodok draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan  Organisasi TNI yang salah satu isinya menambah peran TNI yakni menjaga keamanan negara, sama seperti tugas Polri.

 Banyak pihak menentang usulan Perpres ini. Secara tidak langsung Presiden Jokowi dinilai telah mengembalikan TNI ke era kepemimpinan Presiden Soeharto. Penerbitan Perpres ini dianggap jauh dari nilai-nilai reformasi TNI setelah pencabutan dwifungsi TNI.


Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin salah satu yang menolak rencana pemerintah itu. Purnawirawan Jenderal Bintang Dua itu beralasan Undang-Undang TNI tidak bisa diubah dengan Perpres.

"Karena kedudukan Prespres berada di bawah UU dan Perpres justru harus mengacu kepada UU  dan tak boleh bertentangan dengan UU yang ada," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (28/10/2015).
TB H, sapaan akrabnya menjelaskan, pada pasal 5 draf Perpres yang kini sedang digodok di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI ini, tentara merupakan alat negara dibidang Pertahanan dan keamanan negara yang dalam tugasnya berdasarkan aturan perundang undangan.



 "Pasal ini bertentangan dengan UU TNI No 34/2004 pasal 5 dimana TNI berperan sebagai alat negara dibidang PERTAHANAN yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujarnya.

Pasal yang mengubah dari Alat Negara di Bidang Pertahanan menjadi Alat Negara di Bidang Pertahanan dan Keamanan, menurut TB juga bertentangan dengan UU No 3/2002 tentang pertahanan negara pasal 10 (1) yang berbunyi, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia .

TB menambahkan, pasal rancangan Perpres itu juga menjadi duplikasi bahkan tabrakan dengan UU No 2 /2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yakni, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pasal 5 (2) yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, sebaiknya rancangan Perpres tersebut agar dikaji ulang. Undang-undang hanya bisa diubah melalui Revisi, Amandemen atau dengan Undang Undang baru," tegasnya.

Dituding Lecehkan TNI, Ahok: Ngga Usah Pake 24 Jam!

Rimanews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menepis tudingan yang menyebut dirinya melecehkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti sikap keberatan yang dilontarkan Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Panca Marga (PPM).


Ahok, sapaan akrab Gubernur menyinggung TNI untuk mengawal truk sampah dari Jakarta menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, untuk menanggapi ancaman DPRD Kota Bekasi pada kisruh pengelolaan sampah.

"Saya nggak ngelecehin. Kalau gitu suruh TNI bantu kami bersihin Ciliwung apa ngelecehin TNI? TNI tuh selalu turun ketika situasi darurat," tepisnya saat dikonfirmasi pada acara Opening Show Jakarta Fashion Week (JFW) di Senayan City, Sabtu (24/10/2015).

Menurut Gubernur, setiap ada bencana nasional seperti penuntasan masalah asap di berbagai daerah pasti pemerintah daerah menyertakan TNI.

"Kenapa enggak bilang sekalian bilang ngehina TNI suruh ngurusin asap," terangnya.
Ketika dikonfirmasi, apakah dirinya akan mematuhi ultimatum keluarga besar TNI/Polri untuk menarik pernyataannya dalam waktu 3X24 jam, Ahok pun enggak berkomentar banyak.
"Enggak usah pakai 24 jam," ucapnya.
                                    
Persoalan ini berawal dari kegeraman Ahok ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Ahok mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.
"Kalau mau main sok-sokan begitu anggota DPRD kamu tutup aja (Bantargebang), kamu tutup saja supaya seluruh Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi," ungkap Ahok.

KRI KUJANG GAGALKAN PEROMPAKAN DI KEPULAUAN RIAU

Kapal perang TNI-AL, KRI Kujang dengan nomor lambung 642 yang tergabung dalam tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Gugus Keamanan Laut Komando RI Armada Barat (Koarmabar) berhasil menggagalkan perompakan dan menangkap satu buah boat pancung di perairan Tanjung Dato, Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa kemarin (20/10).
Hal itu disampaikan Kadispenal Laksamana Pertama TNI M Zainudin kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini, Rabu, (21/10).

Kadispenal menjelaskan awal mula terjadinya perompakan dimana Kapal TB Bukit Prima 01 tengah dalam pelayaran di perairan Tanjung Dato, tepatnya pada posisi 00 05 976 S 103 53 402 E. Saat itu kapal dalam pelayaran menuju Pelabuhan Dumai dari Bojonegoro Merak. Tiba-tiba dari kejauhan tampak dua buah boat pancung dengan kecepatan tinggi mendekati kapal TB Bukit Prima 01 dan langsung merapat di lambung kiri kapal tersebut. Tidak lama kemudian datang 1 boat lagi, dengan demikian terdapat tiga perahu yang kini merapat di lambung kiri TB Bukit Prima 01. Ketiga boat tersebut diawaki oleh lebih kurang 12 orang.

“Mereka langsung naik beramai-ramai ke atas kapal TB Bukit Prima 01, menghampiri KKM dan meminta solar sebanyak 20 galon dengan cara paksa,” ujar Laksma Zainudin.
Mengetahui hal tersebut KKM TB Bukit Prima 01 segera bernegosiasi dan meminta keringanan agar jumlah permintaan dikurangi menjadi 15 galon namun namun dengan tambahan 2 keranjang ikan (udang dan kerang).

Akan tetapi ketika mulai pengisian galon, sekitar pukul 09.30 WIB KRI Kujang-642 yang tengah melaksanakan patroli, tiba-tiba memanggil TB Bukit Prima 01 melalui radio VHF Charge dan meminta keterangan dari kapal tersebut.

“Melihat keberadaan KRI, tiga boat yang merapat tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan TB Bukit Prima 01,” ujar Kadispenal.

KRI Kujang-642 segera melaksanakan pengejaran, dan akhirnya berhasil menangkap satu boat pancung beserta pengawaknya yang diduga telah melaksanakan aksi kejahatan terhadap TB Bukit Prima 01 beserta barang bukti berupa 20 galon jerigen minyak.

Para pelaku yang ditangkap adalah Darmanto (35), Muhamad (19), Aidul (18), dan Slamat (17) seluruhnya warga Desa Bekawan, Kecamatan Manda Kabupaten Inhil, Kepri. Namun dua buah boat pancung berhasil melarikan diri.

Selanjutnya guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

DPR Desak Pemerintah Realisasi Modernisasi Alutsista Jilid II

Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasi modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Renstra Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua tahun 2015-2019.

Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden. Hal ini menjadi kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI guna membahas tentang MEF Tahap Kedua yang seharusnya dilakukan pada 2015-2019.

"Komisi I DPR dan pemerintah bersepakat bahwa PP No.2/2015 rentang RPJMN tahun 2015-2019, buku I No. 6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan, menjadi acuan pemerintah bersama Komisi I DPR dalam pelaksanaan Renstra Kemhan/TNI Tahap Ketiga (tahun 2015-2019) dan Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019), dan dilaksanakan secara konsisten," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membacakan kesimpulan, Senin 19 Oktober kemarin.

Komisi I DPR juga mendesak Kemenhan dan TNI untuk segera melakukan konsolidasi renstra MEF tahap kedua yang disesuaikan dengan visi misi presiden.

Ketiga, Komisi I DPR dan pemerintah untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI tahap kedua, sehingga bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Kemhan/TNI tahun anggaran 2016 dan seterusnya. "Ada perkembangan baru terkait RAPBN 2016, ada pembahasan serius di fraksi, rencana pengambilan keputusan tanggal 21 Oktober akan mundur.

Kalau TNI/Kemhan bisa melakukan koordinasi dengan Menkeu dan Bappenas kita bisa segera merespon kebijakan," sarannya. Keempat, sambungnya, Komisi I DPR mendesak Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menhan serta Panglima TNI untuk mengakselerasi kebijakan dan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahap kedua, termasuk proses PLN pada periode sebelumnya. Lalu, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Renstra MEF TNI tahap kedua sebagai payung hukum dalam pelaksanaan MEF.

"Komisi I DPR mendorong Kemhan/TNI untuk melanjutkan akselerasi peningkatan kualitas perencanaan, penyerapan anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya," tandasnya. Di sisi lain, Menkeu Bambang Brodjonegoro berjanji, akan berusaha memenuhi anggaran pertahanan sebagaimana yang dibutuhkan Kemhan dan TNI. Tapi tentunya, hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan APBN. Yang jelas, untuk tahun anggaran 2016 akan diusahakan anggaran pertahanan mengalami kenaikan. "Mengenai roadmap 1,5% PDB (produk domestik bruto), secara umum kita akan upayakan supaya APBNP 2016 mengalami perubahan 1,5% dan menuju MEF jilid II," ujarnya dalam rapat.

Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengharapkan, anggaran pertahanan TNI pada tahun anggaran 2016 tidak lagi mengalami pengurangan. Karena, jika terus berkurang maka pertahanan TNI tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. "Ya diharapkan tidak berkurang lagi. Kalau berkurang terus, ya begini-begini terus," kata Ryamizard usai rapat.

Ryamizard mengaku bersyukur karena semua pihak bergerak agar rencana modernisasi alutsista lewat MEF tahap kedua bisa terealisasi. Jadi, apa yang mungkin dilakukan untuk perbaikan pertahanan negara akan dilakukan semaksimal mungkin. "Kita semua tadi dukung agar sesuai dengan kebutuhan yang kita ajukan," tandasnya.

Ultah TNI Perkuat Rupiah
Kemudian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo berusaha mempengaruhi pemerintah untuk menaikan anggaran pertahanan. Menurut Gatot, kekuatan pertahanan yang ditunjukan oleh TNI dapat berpengaruh pada penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu menurut Gatot sudah terbukti setelah acara ulang tahun TNI yang ke-70 di Cilegon, Banten.

Dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki TNI, TNI nekat dan berani melakukan demonstrasi dengan alutsista seadanya. Perlu diakui bahwa setelah itu rupiah menguat. "Setelah hari ultah TNI ada penguatan rupiah. Ada penambahan efek ekonomi oleh TNI. Mudah-mudahan dengan cerita ini Menkeu tergerak hatinya," pungkasnya.