Dituding Lecehkan TNI, Ahok: Ngga Usah Pake 24 Jam!

Rimanews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menepis tudingan yang menyebut dirinya melecehkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti sikap keberatan yang dilontarkan Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Panca Marga (PPM).


Ahok, sapaan akrab Gubernur menyinggung TNI untuk mengawal truk sampah dari Jakarta menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, untuk menanggapi ancaman DPRD Kota Bekasi pada kisruh pengelolaan sampah.

"Saya nggak ngelecehin. Kalau gitu suruh TNI bantu kami bersihin Ciliwung apa ngelecehin TNI? TNI tuh selalu turun ketika situasi darurat," tepisnya saat dikonfirmasi pada acara Opening Show Jakarta Fashion Week (JFW) di Senayan City, Sabtu (24/10/2015).

Menurut Gubernur, setiap ada bencana nasional seperti penuntasan masalah asap di berbagai daerah pasti pemerintah daerah menyertakan TNI.

"Kenapa enggak bilang sekalian bilang ngehina TNI suruh ngurusin asap," terangnya.
Ketika dikonfirmasi, apakah dirinya akan mematuhi ultimatum keluarga besar TNI/Polri untuk menarik pernyataannya dalam waktu 3X24 jam, Ahok pun enggak berkomentar banyak.
"Enggak usah pakai 24 jam," ucapnya.
                                    
Persoalan ini berawal dari kegeraman Ahok ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Ahok mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.
"Kalau mau main sok-sokan begitu anggota DPRD kamu tutup aja (Bantargebang), kamu tutup saja supaya seluruh Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi," ungkap Ahok.

KRI KUJANG GAGALKAN PEROMPAKAN DI KEPULAUAN RIAU

Kapal perang TNI-AL, KRI Kujang dengan nomor lambung 642 yang tergabung dalam tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Gugus Keamanan Laut Komando RI Armada Barat (Koarmabar) berhasil menggagalkan perompakan dan menangkap satu buah boat pancung di perairan Tanjung Dato, Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa kemarin (20/10).
Hal itu disampaikan Kadispenal Laksamana Pertama TNI M Zainudin kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini, Rabu, (21/10).

Kadispenal menjelaskan awal mula terjadinya perompakan dimana Kapal TB Bukit Prima 01 tengah dalam pelayaran di perairan Tanjung Dato, tepatnya pada posisi 00 05 976 S 103 53 402 E. Saat itu kapal dalam pelayaran menuju Pelabuhan Dumai dari Bojonegoro Merak. Tiba-tiba dari kejauhan tampak dua buah boat pancung dengan kecepatan tinggi mendekati kapal TB Bukit Prima 01 dan langsung merapat di lambung kiri kapal tersebut. Tidak lama kemudian datang 1 boat lagi, dengan demikian terdapat tiga perahu yang kini merapat di lambung kiri TB Bukit Prima 01. Ketiga boat tersebut diawaki oleh lebih kurang 12 orang.

“Mereka langsung naik beramai-ramai ke atas kapal TB Bukit Prima 01, menghampiri KKM dan meminta solar sebanyak 20 galon dengan cara paksa,” ujar Laksma Zainudin.
Mengetahui hal tersebut KKM TB Bukit Prima 01 segera bernegosiasi dan meminta keringanan agar jumlah permintaan dikurangi menjadi 15 galon namun namun dengan tambahan 2 keranjang ikan (udang dan kerang).

Akan tetapi ketika mulai pengisian galon, sekitar pukul 09.30 WIB KRI Kujang-642 yang tengah melaksanakan patroli, tiba-tiba memanggil TB Bukit Prima 01 melalui radio VHF Charge dan meminta keterangan dari kapal tersebut.

“Melihat keberadaan KRI, tiga boat yang merapat tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan TB Bukit Prima 01,” ujar Kadispenal.

KRI Kujang-642 segera melaksanakan pengejaran, dan akhirnya berhasil menangkap satu boat pancung beserta pengawaknya yang diduga telah melaksanakan aksi kejahatan terhadap TB Bukit Prima 01 beserta barang bukti berupa 20 galon jerigen minyak.

Para pelaku yang ditangkap adalah Darmanto (35), Muhamad (19), Aidul (18), dan Slamat (17) seluruhnya warga Desa Bekawan, Kecamatan Manda Kabupaten Inhil, Kepri. Namun dua buah boat pancung berhasil melarikan diri.

Selanjutnya guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

DPR Desak Pemerintah Realisasi Modernisasi Alutsista Jilid II

Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasi modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Renstra Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua tahun 2015-2019.

Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden. Hal ini menjadi kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI guna membahas tentang MEF Tahap Kedua yang seharusnya dilakukan pada 2015-2019.

"Komisi I DPR dan pemerintah bersepakat bahwa PP No.2/2015 rentang RPJMN tahun 2015-2019, buku I No. 6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan, menjadi acuan pemerintah bersama Komisi I DPR dalam pelaksanaan Renstra Kemhan/TNI Tahap Ketiga (tahun 2015-2019) dan Renstra MEF TNI Tahap Kedua (tahun 2015-2019), dan dilaksanakan secara konsisten," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membacakan kesimpulan, Senin 19 Oktober kemarin.

Komisi I DPR juga mendesak Kemenhan dan TNI untuk segera melakukan konsolidasi renstra MEF tahap kedua yang disesuaikan dengan visi misi presiden.

Ketiga, Komisi I DPR dan pemerintah untuk segera membahas kembali kebijakan anggaran Renstra MEF TNI tahap kedua, sehingga bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran Kemhan/TNI tahun anggaran 2016 dan seterusnya. "Ada perkembangan baru terkait RAPBN 2016, ada pembahasan serius di fraksi, rencana pengambilan keputusan tanggal 21 Oktober akan mundur.

Kalau TNI/Kemhan bisa melakukan koordinasi dengan Menkeu dan Bappenas kita bisa segera merespon kebijakan," sarannya. Keempat, sambungnya, Komisi I DPR mendesak Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menhan serta Panglima TNI untuk mengakselerasi kebijakan dan pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pembiayaan Renstra MEF TNI tahap kedua, termasuk proses PLN pada periode sebelumnya. Lalu, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Renstra MEF TNI tahap kedua sebagai payung hukum dalam pelaksanaan MEF.

"Komisi I DPR mendorong Kemhan/TNI untuk melanjutkan akselerasi peningkatan kualitas perencanaan, penyerapan anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggarannya," tandasnya. Di sisi lain, Menkeu Bambang Brodjonegoro berjanji, akan berusaha memenuhi anggaran pertahanan sebagaimana yang dibutuhkan Kemhan dan TNI. Tapi tentunya, hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan APBN. Yang jelas, untuk tahun anggaran 2016 akan diusahakan anggaran pertahanan mengalami kenaikan. "Mengenai roadmap 1,5% PDB (produk domestik bruto), secara umum kita akan upayakan supaya APBNP 2016 mengalami perubahan 1,5% dan menuju MEF jilid II," ujarnya dalam rapat.

Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengharapkan, anggaran pertahanan TNI pada tahun anggaran 2016 tidak lagi mengalami pengurangan. Karena, jika terus berkurang maka pertahanan TNI tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan. "Ya diharapkan tidak berkurang lagi. Kalau berkurang terus, ya begini-begini terus," kata Ryamizard usai rapat.

Ryamizard mengaku bersyukur karena semua pihak bergerak agar rencana modernisasi alutsista lewat MEF tahap kedua bisa terealisasi. Jadi, apa yang mungkin dilakukan untuk perbaikan pertahanan negara akan dilakukan semaksimal mungkin. "Kita semua tadi dukung agar sesuai dengan kebutuhan yang kita ajukan," tandasnya.

Ultah TNI Perkuat Rupiah
Kemudian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo berusaha mempengaruhi pemerintah untuk menaikan anggaran pertahanan. Menurut Gatot, kekuatan pertahanan yang ditunjukan oleh TNI dapat berpengaruh pada penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu menurut Gatot sudah terbukti setelah acara ulang tahun TNI yang ke-70 di Cilegon, Banten.

Dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki TNI, TNI nekat dan berani melakukan demonstrasi dengan alutsista seadanya. Perlu diakui bahwa setelah itu rupiah menguat. "Setelah hari ultah TNI ada penguatan rupiah. Ada penambahan efek ekonomi oleh TNI. Mudah-mudahan dengan cerita ini Menkeu tergerak hatinya," pungkasnya.

Sengketa Laut China Selatan Kian Memanas TNI Kerahkan Tujuh Kapal Perang

Situasi di Laut China Selatan makin panas. TNI pun mengerahkan sejumlah alutsista berupa KRI dan pesawat. Tujuannya, untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan tersebut.

"Kita siagakan tiga KRI dan Pesut Patmar (pesawat udara patroli maritim, red)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Muda (Laksma) Muhammad Zainuddin kepada Jawa Pos kemarin (20/10).

Bahkan, tiga KRI tersebut sudah berada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang, yang merupakan Lantamal terdekat yang dimiliki Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar). Namun, Zainuddin tidak bisa menyebutkan nama ketiga KRI tambahan tersebut.

Dengan penambahan tiga KRI tersebut, sudah tujuh kapal perang yang disiagakan untuk memberikan deterence effect di kawasan tersebut. Sebelumnya, sudah ada empat KRI yang disiagakan. Selain itu, lanjut Zainuddin, intensitas patroli udara di kawasan juga akan ditingkatkan.

Untuk diketahui, ketegangan di Laut China Selatan belakangan memanas seiring pembangunan tujuh pulau reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spartly. Serta pembangunan landasan udara dan fasilitas militer di Karang fiery cross. Kedua tempat tersebut merupakan kawasan yang menjadi sengketa Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Belakangan Indonesia juga masuk dalam pusaran konflik Laut China Selatan setelah pemerintah Tiongkok mamasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam beberapa kesempatan.

Terakhir, Gatot menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan. Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (pur) Marsetio mengatakan, penguatan keamanan di kawasan Laut China Selatan sebagai hal yang mutlak dilakukan. "Di situ terdapat sumber energi yang besar," ujarnya di Kantor Lemhannas, Jakarta.

Sebab, lanjutnya, persoalan energi akan menjadi sumber utama pertikaian antar bangsa di masa mendatang. Sebagai kawasan penyimpan energi, Laut China Selatan menjadi daerah yang rawan. "Perang tidak di eropa lagi, tapi di kawasan yang menyimpan energi," ujarnya.  (JPNN)

Kemhan: Tak Ada Angkat Senjata Bela Negara Bukan Wajib Militer

Kementerian Pertahanan membantah jika program bela negara yang baru saja diluncurkan disebut sebagai program wajib militer. Dalam praktiknya, program bela negara sama sekali tidak menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Saat diwawancarai Kompas, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan memberikan penjelasan terkait program bela negara. Menurut dia, banyak media yang salah menafsirkan program tersebut, sehingga menimbulkan salah persepsi.

"Tidak, itu tidak benar. Di sini yang latihan di lapangan, yang porsinya cuma 20-30 persen itu tidak ada urusannya dengan tank, atau angkat senjata. Ya buat apa? tidak ada urusannya ke sana," ujar Timbul saat ditemui di Kantor Dirjen Pothan Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).

Menurut Timbul, program bela negara adalah respons Kemenhan dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Melalui program ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila.

Materi dalam program bela negara ini terbagi menjadi 70-80 persen teori, dan 20-30 persen praktik di lapangan. Adapun, untuk praktik di lapangan, menurut Timbul, hanya semacam kegiatan di ruang terbuka (outbond). Hal itu untuk melatih peserta program, atau yang disebut kader bela negara dalam menyamakan kebersamaan, intelektualitas, dan kepemimpinan. Instruktur atau tenaga pengajar dalam pelatihan ini melibatkan 80 persen warga sipil yang ahli di bidangnya.

Adapun, keterlibatan TNI sebagai instruktur, bisa dilakukan misalnya jika terkait dengan materi wawasan pertahanan.

"Ini sama sekali tidak ada ke arah militerisme, kami tidak terpikir sama sekali. Makanya kita tidak gunakan pemeriksaan kesehatan khusus, itulah bedanya dengan wajib militer," kata Timbul.

Pinjam fasilitas TNI

Timbul mengatakan, untuk saat ini fasilitas pendukung seperti lokasi pelatihan sulit didapatkan. Untuk itu, sebagian besar pelatihan akan dilakukan menggunakan fasilitas Resimen Induk Daerah Militer (Rindam).

Meski demikian, tidak berarti pelatihan diatur oleh personel TNI. Seluruh kegiatan berada di bawah kendali bupati atau wali kota.

"Misalnya di Medan, mereka kan cukup bagus tempatnya di Rindam, jadi kita pinjam. Lain lagi di Sorong, kita pakai tempat milik Pemda, karena cukup bagus, tidak kalah dengan Rindam. Jadi kebetulan yang banyak siap itu sekarang di Rindam," kata Timbul.

Bagian dari Revolusi Mental Program Bela Negara dibagi Menjadi Tiga Kategori

Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kader pembina, kader bela negara, dan kader muda. Ketiga kategori tersebut dibedakan dari waktu pelatihan yang disesuaikan dengan target capaian masing-masing peserta program.

"Intinya kami ingin membangun karakter bangsa yang cinta tanah air. Bagaimana perwujudannya, ya seperti Pancasila, butir-butirnya ada 36, kemudian nilai nya bisa banyak sekali. Jadi Itu yang kami coba bangun," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Kategori pertama disebut sebagai kader pembina. Untuk kategori ini, peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur selama satu bulan. Selama waktu tersebut, peserta akan dibekali materi berupa teori dan praktik di lapangan.

Kader pembina diharapkan memiliki klasifikasi memahami, mengerti, dan mampu mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang terutama, kader pembina harus mampu mensosialisasikan konsep bela negara yang dipelajari kepada orang lain.

Kedua, adalah kader bela negara. Peserta program akan dilatih selama satu minggu. Kader ini diharapkan mampu memahami, mengerti dan mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari hari. Untuk kader dengan kategori ini, peserta diajarkan tentang konsep bela negara untuk dirinya sendiri dan mensosialisasikan kepada orang lain.

Kemudian, yang ketiga yakni kader muda bela negara. Kader muda akan mendapat pelatihan selama tiga hari. Waktu yang lebih sedikit akan memberikan kemudahan bagi peserta program yang memiliki aktivitas penting lain, misalnya pelajar yang masih bersekolah.

"Untuk yang tiga hari, diharapkan kader mengerti dan memahami nilai-nilai bela negara.  Ini lebih fleksibel untuk semua umur, tapi sebaiknya dari usia dini," kata Timbul.

Menurut Timbul, program bela negara adalah respons Kementerian Pertahanan dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila.

Materi dalam program bela negara ini terbagi menjadi 70-80 persen teori, dan 20-30 persen praktik di lapangan.  (Kompas)

You might also like:

Program Bela Negara Tidak Wajib, Tak Ada Sanksi bagi yang Tak Ikut

Pemerintah tidak akan mewajibkan seluruh warga negara mengikuti program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan. Tidak ada sanksi apa pun bagi warga negara tidak mengikuti program tersebut.

"Tidak ada yang wajib. Kalau anda mau daftar, dan misalnya ada 50 orang lain yang ingin dilatih, ya kita akan bentuk," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Menurut Timbul, peserta program bela negara adalah orang-orang yang dengan sukarela mengajukan dirinya untuk dilatih selama jangka waktu tertentu.

Tanpa melalui program dari Kemenhan, lembaga swasta maupun pemerintah dapat mengajukan permintaan pelatihan.

Contohnya seperti dalam program yang telah dijadwalkan Kemenhan di 45 kabupaten/kota pada hari ini.

Di situ, setiap warga di wilayah tersebut dapat mengajukan dirinya untuk mengikuti pelatihan tanpa dipungut biaya. Kemenhan membatasi peserta setiap kabupaten berjumlah 100 orang.

"Seperti di Bangka Belitung, mereka mau tambah lagi seratus orang dengan biaya pemda. Tapi kita coba cek apakah barak atau tempat diklat memadai. Jangan sampai semua ikut, tapi nilai bela negaranya hilang karena tempatnya berdesakan," kata Timbul.

Menurut Timbul, banyak yang salah mempersepsikan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa warga negara yang tidak mau mengikuti program tersebut harus keluar dari wilayah NKRI.

Pernyataan Ryamizard itu, kata Timbul, merupakan bentuk penyemangat bagi warga negara. Timbul menegaskan bahwa program ini bukanlah kegiatan wajib militer.

"Jadi kami ingin menunjukkan bahwa siapa pun bisa ikut program ini," kata Timbul. (Kompas)

Tak Pakai Anggaran Pertahanan Program Bela Negara Gunakan Anggaran Khusus

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa program bela negara sama sekali tidak menggunakan anggaran pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Anggaran rutin untuk program bela negara sudah tersedia di Direktorat Potensi Pertahanan Kemenhan.

"Untuk sekarang ini, biaya kita yang diambil dari anggaran rutin dan plus yang lain-lain lah. Kalau anggaran rutin seperti biasa sekitar Rp 9 miliar," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/10/2015).

Menurut Timbul, bela negara adalah salah satu bentuk program Direktur Bela Negara, yang berada di bawah Dirjen Pothan Kemenhan.

Sebelum berbentuk program pelatihan khusus, program bela negara sudah dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan penyuluhan ke berbagai daerah.

Dengan adanya program pelatihan khusus, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk sosialisasi dan penyuluhan, dialihkan untuk program bela negara.

Adapun, penggunaan anggaran akan difokuskan untuk sewa tempat, ongkos instruktur, biaya transportasi, seragam peserta, hingga konsumsi bagi seluruh peserta program.

Mulai hari ini, Kemenhan menyelenggarakan program bela negara di 45 kabupaten/kota. Anggaran yang telah disediakan untuk program selama satu bulan sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Timbul, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda setempat. Jika sudah berjalan optimal, program bela negara dapat dijalankan sendiri oleh bupati dan wali kota.

Selain melalui Pemda, program bela negara juga dapat dilakukan berbagai instansi atau lembaga negara dan pihak swasta. Jika demikian, anggaran program disediakan oleh pihak eksternal, bukan dari Kemenhan. (Kompas)