Pemerintah Indonesia Masih Pikir-pikir Beli 32 Jet Tempur Su-35 Rusia

Pemerintah Indonesia masih pikir-pikir dan belum membuat keputusan akhir soal rencana pembelian 32 pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-35. Indonesia belum terlibat negosiasi dengan Rusia soal rencana pembelian pesawat tempur canggih Kremlin itu.

 
Pada bulan September lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa Indonesia siap memutuskan untuk mengganti pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat (AS), Northrop F-5 Tiger II, dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

Direktur Kerjsama Internasional Kementerian Pertahanan Indoneisa, Jan Pieter Ate, kepada media Rusia, RIA Novosti, pada Senin (2/11/2015) mengatakan bahwa Indonesia memang tertarik untuk membeli 32 pesawat canggih Rusia itu. Hanya saja, keputusan tentang pemasokannya belum dibuat.

Jan Pieter melanjutkan, bahwa menurut hukum Indonesia, kontrak untuk pembelian persenjataan asing harus memerlukan transfer teknologi minimal 35 persen ke Indonesia. Perjanjian soal transfer teknologi itu masih dibahas lagi dengan Rusia.

Bulan lalu, Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunai yang berbasis di Moskow, mengutip sumber-sumber terkait melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat telah mengintensifkan upaya mereka untuk membujuk Indonesia agar membeli pesawat mereka. Hal itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan keputusan akan membeli pesawat jet tempur Rusia, Su-35.

Su-35 merupakan pesawat tempur Rusia yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak asing pada tahun 2013 di Paris Air Show. Pesawa itu merupakan pesawat jet tempur generasi empat yang merupakan upgrade dari pesawat tempur multirole Su-27. (SindoNews)

Perpanjangan Kontrak Freeport Harus Perhatikan Kedaulatan Indonesia

Perpanjangan operasi tambang PT Freeport harus mempertimbangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selama ini, eksistensi Freeport di Indonesia belum memberikan keuntungan maksimal bagi Tanah Air.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi mengatakan perpanjangan kontrak tersebut bukanlah jual beli Tanah Air. Aspek kedaulatan negara yang terdapat pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dipenuhi. "Baik Freeport, Newmont, ataupun perusahaan lainnya harus tunduk pada aturan itu," ujar pengajar di Universitas Tarumanegara ini, Jumat (30/10).

Namun faktanya, hingga kini aspek tersebut tidak dipenuhi. Pemerintah, Redi mengatakan, cenderung lemah dan tidak bisa memaksa. "Ketika mencoba keras sedikit, malah jadi soal. Freeport mengancam tidak akan investasi besar-besaran di Indonesia," ujarnya.

Dalam kontrak karya (KK) sudah jelas bahwa Freeport harus membantu perekonomian Indonesia. Namun hingga kini, ia melihat tidak ada itikad baik dari Freeport. Terbukti, sampai kini perusahaan berbasis di Amerika Serikat tersebut belum membangun smelter di Gresik dan Papua. "Komitmen itikad baik untuk memajukan Indonesia tidak ada, baik dari sisi penerimaan negara maupun tenaga kerja," ujarnya.

Redi mengatakan sejak kegiatan operasional mereka dilaksanakan di Indonesia, negara hanya mendapatkan satu persen royalti. "Jadi dari satu kilogram emas yang mereka ambil, kita cuma kebagian satu gram. Sama artinya dengan mereka dapat Rp 500 jutaan, kita hanya kebagian Rp 500 ribu," jelas Redi.

Freeport nampaknya sulit sekali menaikkan besaran royalti dari satu persen ke 3,75 persen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal sebagai pemilik sumber daya alam, Indonesia seharusnya dapat memperoleh royalti. "Bahkan tidak hanya 3,75 persen tetapi puluhan persen," ujarnya.   (Republika)

Bandara Halim Tetap di Fungsikan Sebagai Bandara Militer

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertana TNI  Dwi Badarmanto mengatakan saat ini TNI menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung terkait masalah pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma dengan Lion Group.

"Kami akan mengikuti prosedr hukum dan menunggu putusan MA, setelah itu baru kami akan ajukan kasasi," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (29/10).

Ia menegaskan, tidak benar bila Lion Grup akan menguasai semua penggunaan lahan bandara Halim Perdana Kusuma. Karena, berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) dan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau-Pukadara) bahwa Lion Grup hanya mengelola bandara Halim Perdana Kusuma sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menampung penerbangan komersil.

Dwi melanjutkan, TNI AU juga akan tetap membatasi penerbangan komersil di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan maksimal penerbangan dua kali setiap harinya. Kemudian, TNI AU juga yang memiliki hak penuh untuk membatasi penggunaan lahan dan kebijakan di Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Segala kepentingan militer akan selalu tetap diutamakan," tegasnya.

Ia menjelaskan selama ini, permasalahannya adalah antara Angkasa Pura II dan ATS dalam pemanfaatan lahan seluas 21 hektar di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dimenangkannya pengelolaan oleh Lion Grup menimbulkan masalah karena sudah sejak 1984 Angkasa Pura II juga telah menambah beragam  fasilitas penumpang di bandara tersebut sehingga Angkasa Pura tidak mau langsung memberikan ke Lion Grup sampai dibawanya ke Mahkamah Agung.

"Dalam perjanjian ATS menuntt hak-haknya. Tapi Inkopau tak bisa memberikan karena ada Angkasa Pura," ucapnya. (Repubika.com)

Tiga Jet Tempur F-16 Disiagakan di Perbatasan Papua Nugini

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Manuhua di Biak Kolonel Pnb Gustav Brugman mengungkapkan tiga pesawat tempur F16 TNI AU disiagakan di Biak untuk pengamanan wilayah udara yang perbatasan negara Papua Nugini.

“Tiga pesawat tempur TNI AU berasal dari Skuadron Rusmin Nuryadin Pekan Baru akan melakukan latihan tangkis sergap hingga 15 November 2015,” kata Gustav Brugman didampingi Asisten Operasi Pangkohadudnas IV Kolonel Pnb Jonny Sumaryana di Biak, Kamis (29/10).

Ia mengakui, program rutin latihan personel TNI AU merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara dalam rangka mengoptimalkan kekuatan peralatan militer untuk pengamanan wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selama latihan di Biak, menurut Kolonel Brugman, tiga pesawat tempur F16 akan melakukan patroli pengamanan wilayah udara di Papua dan Papua Barat. Dengan kehadiran tiga pesawat tempur F16 untuk keperluan latihan di Biak sekitarnya, menurut dia, akan menimbulkan suara bising yang dapat menganggu kenyamanan masyarakat.

“Sebagai komandan saya sudah menyurati bupati dan instansi terkait untuk meminta dukungan atas kehadiran pesawat tempur TNI AU yang melakukan latihan untuk meningkatkan performa TNI AU,” ungkap Brugman.

Latihan tangkis sergap tiga pesawat tempur F16 TNI AU di Biak diperkuat sebanyak 62 personel prajurit TNI Skuadron 16 Pekanbaru dan satu pesawat Hercules. (ROL)

Blogger Indonesia Sepakat Perangi Paham Terorisme

Paham radikalisme dan terorisme sudah masuk di dunia maya atau internet. Para blogger dan pegiat media sosial sepakat melawan paham radikalisme dan terorisme. Para blogger juga mengkampanyekan agar konten yang isinya menghasut dan mengundang permusuhan agar dihindari.

"Kami sepakat bersama rekan-rekan sesama blogger agar menyebarluaskan anti terorisme," ungkap Bambang Herlandi, salah satu blogger asal Balikpapan saat mengikuti workshop Program Damai di Dunia Maya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jogja Expo Center (JEC), Kamis, (29/10/2015).

Menurut dia, kelompok teroris saat ini sudah memanfaatkan duna maya dengan menyebarkan ajaran kebencian, mengkafirkan seseorang atau kelompok dan mengajak permusuhan. Dunia maya ini menjadi lahan subur untuk peyebaran paham-paham tersebut karena sangat mudah diakses, baik melalui komputer maupun handphone.

Menurut Bambang, mereka bisa menyebarkan paham melalui Facebook, Twitter, Youtube dan media lainnya. Bahkan jika sudah diblokir pun mereka akan membuat akun baru atau blog baru.

"Tanpa bertemu muka, mereka dengan mudah menyebarkannya. Selain itu, pengguna internet rata-rata adalah anak-anak muda. Anak muda jadi target mereka," katanya.

Sementara itu menurut praktisi media sosial, Nukman Luthfie, media sosial di internet lanjut dia, adalah surga bagi para teroris untuk menyebarkan paham mereka. Baik kelompok teroris maupun yang ikut paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).

"Emosi bisa dibangkitkan melakui video di YouTube, mata melihat dan telinga mendengar," kata Nukman

Ia menyebutkan, lebih dari 60% pengguna internet adalah kaum muda yang masih rentan dipengaruhi oleh paham-paham keliru. Termasuk pula paham yang sangat bertentangan dengan nilai luhur Pancasila bahkan nilai-nilai agama.

Hal senada juga diungkapkan pegiat internet, Onno W. Purbo. Menurutnya para hacker (peretas) diundang untuk ikut memerangi paham radikalisme. Mereka memiliki etika dan mereka tidak melihat penampilan, pangkat, jabatan pada seseorang atau instansi manapun.

"Mereka memiliki kemampuan, ide, dan gagasan dengan pola serangan, pertahanan, dan forensik," pungkas dia. (Detik)

Menanti Prototipe Pesawat N219 Buatan Indonesia di Bulan November 2015

PT Dirgantara Indonesia akhirnya memperlihatkan prototipe pesawat N219 di hanggar line assembly N219 di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Rencananya, prototipe ini akan ditampilkan di hadapan publik pada November 2015.

“Saat ini, sudah 90 persen (pesawat). Kami optimistis November ini sudah selesai sehingga bisa rolled out,” ujar Chief Engineer N219, Palmana Bhanandi, di Bandung, Rabu (28/10/2015).

Persiapan prototipe pesawat N 219 sudah mencapai 90 persen. Rencananya, prototipe ini akan diperlihatkan ke hadapan publik, November 2015.

Palmana menjelaskan, peluncuran akan dilakukan dalam satu acara untuk memperkenalkan manufaktur pesawat terbang kepada publik sesuai dengan ukuran fisik yang akan dibangun.

Pada saat peluncuran, untuk pertama kalinya pesawat akan dibawa keluar dari hanggar. Setelah itu, rencananya dari bukan Desember 2015 hingga Februari 2016 akan dilakukan pemasangan sistem.

Masih di bulan Februari, lanjutnya, pesawat buatan Bandung ini akan melalui ground test, termasuk proses sertifikasi yang menyatakan bahwa sistem sudah terpasang dan pesawat siap terbang.

“Seusai sertifikasi ini, Kemenhub akan mengeluarkan izin terbang. Dan rencananya, first fligh N219 dilakukan Mei 2016,” imbuhnya.

Palmana mengungkapkan, rencana pembuatan pesawat N219 sudah ada sejak tahun 2005-2006. Di tahun itu, pihaknya melakukan survei ke Papua. Dalam survei, mereka melihat landasan di Papua sangat pendek sekitar 500 meter dan belum beraspal.

Dari sisi penumpang, karakteristik pesawat perintis di Papua cukup unik. Berbeda dengan pesawat komersil pada umumnya, tipe penumpang dibagi tiga, yakni orang, barang, dan ternak.

Dari hasil survei, pihaknya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia timur. Yang dibutuhkan adalah pesawat kecil sehingga dibuatlah desain N219. Namun, pihaknya tidak bisa langsung membuat karena terkendala dana.

“Saat ide ini tercetus, kondisi PT DI sedang tidak bagus akibat dampak krisis 1998. Tapi kami terus melakukan pendekatan hingga akhirnya tahun 2014, pemerintah mendukung dan menyatakan ini program nasional di bawah Lapan dan PT DI,” ungkapnya.

Kini, setelah sembilan tahun penantian, untuk ketiga kalinya PT DI akan melakukan peluncuran pesawat produksinya. Fisik pesawat pun sudah terlihat jelas. Rencananya, badan pesawat berwarna putih.

Pesawat ini diharapkan akan membuat catatan sejarah baru dan mengokohkan industri pesawat di Tanah Air.

Dari pantauan Kompas.com, para engineer PT DI di tengah tumpukan pekerjaan yang menyita waktu, sesekali mereka bersenda gurau dan tersenyum riang ketika melihat kamera.  (Kompas

Mengintip kegiatan peserta Bela Negara di Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI

Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI di Sentul, Jawa Barat, kini tengah diisi banyak masyarakat sipil. Mereka merupakan para peserta Bela Negara, program buatan Kementerian Pertahanan mirip wajib militer.

Gedung tinggi dengan suasana sepi menjadi tempat peserta Bela Negara menerima doktrin tentang cinta tanah air. Ukuran kelas pun cukup luas, ditambah penyejuk ruangan tentu membuat para peserta bakal nyaman.

Ratusan peserta di Pusat Perdamaian dan Keamanan Markas Besar TNI ini wajib pakai seragam loreng berwarna biru muda, khas Bela Negara. Mereka berasal dari pelbagai kalangan juga profesi. Usia mereka pun berbeda-beda.

Ketika pembekalan materi, mereka fokus mencatat materi dengan satu buku dan pulpen. Suasana diam, hanya suara instruktur terdengar dalam pemberian materi ini.

Kemudian berkeliling area ke belakang, ternyata didapati ruang makan dan tempat istirahat peserta Bela Negara.

Ruang makan berada di lantai satu. Para instruktur ternyata telah menyiapkan piring alumunium, kursi dan meja untuk lima orang saja. Selain itu, teko minum berisikan air putih.

Menu makanan bagi para peserta juga tergolong sehat dan bergizi. Instruktur Bela Negara memberikan mereka nasi, ayam, sayur bayam, tempe dan buah semangka saban harinya.

Naik ke lantai dua, ternyata terdapat barak istirahat peserta. Pasar peserta ternyata tidur di kasur empuk. Selain itu, mereka juga disiapkan lemari ukuran sedang. Tempat pun rapih, luas dan panjang.

Salah satu peserta bela negara, Misyahri mengaku, selama sembilan hari menjalani program para peserta dipaksa hidup disiplin. Setiap menjelang subuh, peserta sudah bangun. Nantinya para instruktur mengajak para peserta berolahraga dan bersih-bersih selama dari pukul 05.00 hingga 06.00.

Warga Cilegon ini mengungkapkan, para peserta juga wajib melaksanakan apel sebelum masuk kelas sekitar jam 07.00 pagi. Selanjutnya, para instruktur memberikan materi hingga pukul 12.00 siang. Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk istirahat dan makan siang hingga pukul 13.00.

"Masuk kelas lagi jam 1 siang sampai jam setengah 3," kata Misyahri saat ditemui merdeka.com di lokasi, Kamis pekan lalu.

Kemudian, lanjut dia, para rekannya di program Bela Negara juga wajib melakukan upacara sebelum jadwal istirahat sore. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan baris berbaris (PBB) hingga hampir tengah malam.

"Malam hari ada pelajaran untuk PBB sampai istirahat jam 10 malam," ujar dia. Kegiatan itu terus berulang selama program ini berlangsung.

Selain itu, dia mengaku selama mengikuti latihan Bela Negara diperbolehkan menggunakan ponsel. Larangan pemakaian itu ketika kelas materi dimulai. Sehingga peserta masih bisa komunikasi dengan sanak saudara dan keluarga.

Sudah lewat sepekan ini, para peserta diberikan materi seputar ketahanan negara, kepemimpinan, pancasila dan lain sebagainya. Pelbagai materi ini bagi Misyahri sangat penting guna memperkuat dirinya mencintai Indonesia.

"Penting kita punya jiwa nasionalisme, karen kita mengaku orang Indonesia jadi harus punya nasionalisme. Karena sekarang punya jiwa nasionalisme dapat pengaruh lain jadi kita berkurang sekali," ungkapnya.

Utusan Setkom Mitra Polri ini mengaku tak masalah selama mengikuti pelatihan bela negara, meski sebulan telah meninggalkan pekerjaannya. "Ini sudah otomatis karena saya sebagai orang Indonesia ada ini bela-belain karena ini sangat penting sekali, diberi kesempatan untuk menyalurkan bela negara," tambahnya.

Seorang PNS berstatus janda ternyata juga ikut program ini. Apa motivasi dirinya ikut program mirip wajib militer ini?

Selain Misyahri, peserta Bela Negara lainnya, Haerofiatun, mengaku ikut program ini sebagai utusan Kesbangpol Kabupaten Serang. Dia terpaksa ikut setelah menerima kiriman fax dari Kemendagri dan Kemenhan.

Keputusan atasannya itu tak bisa ditampiknya perempuan berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini. Alhasil, dirinya mau tak mau terima risiko ikut Bela Negara. Meski merasa terpaksa, namun dirinya mengklaim ingin ikut program ini.

"Kebetulan saya ditunjuk mau engga mau, harus siap. Saya juga cinta tanah air, ingin ikut Bela Negara," ujar Haerofiatun.

Perempuan berjilbab ini mengungkapkan, selama beberapa hari mengikuti latihan Bela Negara tak ada pendidikan ala militer. Namun, pendidikan ini diyakini membuat dirinya semakin kuat.

Meski begitu, dia tak menampi ada rasa sedih meninggalnya buah hatinya. Apalagi dengan menyandang status janda, tentu kekhawatiran terhadap kondisi anaknya terus menyelimuti.

Ikutnya dalam program Bela Negara juga mengajarkan anaknya untuk hidup mandiri. "Anak umur 8 tahun kelas 3, saya titipin keluarga justru anak biar mandiri engga tergantung sama ibunya," terang Haerofiatun.